Perguruan Tinggi diharapkan Asah kemampuan Enterpreneur Mahasiswa

Dengan perjalanan panjang selama 32 tahun, Universitas Bung Hatta tentu telah banyak menyumbang pemikiran dan hasil karya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di sumatera barat, kami selaku pemerintah daerah sangat mengapresiasikan hal ini, ujar Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim ketika memberikan sambutan pada acara Dies natalis ke -32 Universitas Bung Hatta, Rabu pagi di Gedung Rektorat Universitas Bung Hatta (24/4).

Bahkan Universitas Bung Hatta juga nantinya diharapkan berperan serta dalam memberikan sumbangsihnya untuk membantu menanggulangi bencana, dengan merancang shelter, sirine komunitas dan lain sebagainya, karena telah dibukanya program Pasca Sarjana Konsentrasi manajemen Resiko Bencana, kata Wagub.

Wagub Muslim Kasim juga menjelaskan, Melihat keadaan terkini, dimana di keadaan geografis Sumatera barat dan di Indonesia yang sangat rawan akan bencana, negeri ini tentu akan membutuhkan tenaga-tenaga ahli di dalam membantu mengurangi kerugian bencana dan membantu rehabilitasi pasca bencana, oleh sebab itu Universitas Bung Hatta diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan tenaga-tenaga ahli manajemen bencana dari segala unsur.

Kemudian untuk menyikapi langkah –langkah bagi para mahasiswa Bung Hatta setelah lulus dan memasuki dunia kerja, gagasan Prof. Fahri Ahmad membentuk Wadah alumni, sangatlah baik sekali. Apalagi Wadah ini bisa difungsikan sebagai pusat informasi bursa kerja bagi para alumni.

“ Job Placement Center” itulah tepatnya ujar Wagub. “Dengan adanya wadah tersebut, juga bisa difungsikan sebagai lembaga yang mempersiapkan alumni untuk memasuki dunia kerja , menghimpun informasikan tentang lowongan kerja , dan menyiapkan rekomendasi dalam memasuki dunia kerja sesuai dengan kemampuan kerja para alumni nantinya”, saran Wagub.

Disamping itu Job Placement Center ini juga bisa melatih dan membimbing alumni untuk bisa berwiraswasta. Karena memang negeri ini sangat membutuhkan para entrepreneur- entrepreneur muda yang dapat menggairahkan dunia swasta di Indonesia. “saya lihat perguruan-perguruan tinggi di Indonesia kurang memberi perhatian dan mengasah kemampuan para mahasiswa untuk memasuki dunia entrepreneurship”. “Bahkan bisa kita lihat putra-putri terbaik bangsa Indonesia, mereka lebih merasa nyaman untuk menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan asing dibandingkan menjadi entrepreneur”. Kata Wagub.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Bupati/Wako se-sumbar, skpd prov. Sumbar serta civitas akademika bung hatta tersebut, rector Universitas Bung Hatta , Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA menyampaikan bahwa saat ini telah memiliki 7 fakultas dengan 25 program studi yang telah terakreditasi, dan terus mengalami perkembangan yang baik di bidang sarana dan prasarana.

Disampaikannya juga bahwa pada tanggal 22 april 2013 ini, telah diluncurkan pula pembukaan konsentrasi Manajemen Resiko Bencana pada prodi Tekhnik Sipil. Pada tahun-tahun kedepan diharapkan Universitas Bung Hatta akan dapat kembali menambah prodi disetiap fakultas , baik itu program magister ataupun program sarjana seiring dengan kebutuhan pasar kerja dengan tetap berpedoman pada rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Bung Hatta.

Reformasi Birokrasi, Sebuah Keharusan

Oleh: H. Muslim Kasim

(Wakil Gubernur Sumbar)

Birokrasi sering dianggap hanya sebagai benalu. Dan anggapan itu tidak perlu ditanggapi dengan amarah oleh para birokrat, apabila alasan yang menuduh seperti itu adalah lantaran rendahnya kinerja serta lebih bersifat ambtenaar ketimbang jadi civil servant.

Selama periode birokrasi sebelum reformasi, memang tak bisa disangkal bahwa birokrasi kita sering dianggap ibarat lembaga yang memuat labirin tak berujung. Liku-liku birokrasi yang mesti dilewati oleh masyarakat yang hendak berurusan sering membuat stress.

Sebutlah ketika rakyat harus mengurus perizinan, sulitnya minta ampun. Bahkan ada script writers iklan yang dibuat sengeja menyindir birokrasi kita : “Kalau bisa dipersulit kenapa

harus dipermudah?”

Akibatnya timbul resistensi dari masyarakat terhadap birokrasi. Masyarakat jadi tidak percaya dengan birokrasi. Bahkan birokrasi berubah di mata rakyat menjadi common enemy atau musuh bersama yang mesti dilenyapkan.

Padahal itu adalah semangat yang keliru. Tanpa birokrasi, negara tidak bisa diurus. Artinya birokrasi adalah instrumen penting dalam tata kelola negara. Masalahnya adalah bagaimana membuat birokrasi berjalan ideal sebagaimana diteorikan bahwa birokrasi itu melayani b ukan dilayani.

Yang terjadi adalah birokrasi selama bertahun-tahun di Indonesia –temasuk juga di Sumatera Barat—memang minta dilayani. Mental birokrasi kita bukan mental melayani tetapi adalah mental ambtenaar.

Saya termasuk yang percaya dengan pendapat bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang berorientasi pelayanan, bukan berorientasi jabatan apalagi berorientasi uang. Latar belakang saya yang lama bekerja di lingkungan lembaga non-departemen seperti Bulog, maka ketika saya masuk ke lingkungan birokrasi pemerintahan umum saya sempat kaget.

Ternyata kebiasaan di BUMN dan swasta yang mesti bergerak cepat, bekerja dengan target-target, ketika saya masuk birokrasi hal itu masih sangat sulit diterapkan. Ini lantaran selama bertahun-tahun budaya atau kultur birokrat kita memang tidak diorientasikan bekerja dengan high speed, bekerja dengan target, sistem yang jelas dan tata nilai yang juga mendekati ideal.

Secara kuantitatif birokrasi kita memang berat dan gemuk. Tahun 1980 ada sekitar 2 juta pegawai negeri di Indonesia. Ketika itu penduduk Indonesia masih pada angka 180 juta. Kini tahun 2012, jumlah PNS mencapai 4,7 juta, lebih dari dua kali lipat dari kondisi 22 tahun yang silam.

Dengan jumlah yang besar itu semestinya segala hal yang membutuhkan high speed dalam pekerjaan bisa menjawab masalah. Tapi yang terjadi, justru semakin banyak jumlah PNS semakin lamban kerjanya dan semakin rendah kinerja. Sebaliknya anggaran yang disediakan untuk PNS juga semakin besar. Tuntutan kenaikan gaji yang tiap tahun mesti dinaikkan oleh pemerintah. Maka sering APBD satu daerah lebih besar belanja pegawainya daripada belanja publik.

Saya melihat persoalannya selain pada sistem, juga pada mental dan budaya. Sistem yang ada belum memdai untuk mengatur birokrasi kita. Pada tingkat suprastruktur belum lengkap aturan yang disediakan untuk memayungi tatakerja birokrasi kita.

Lalu soal budaya, juga merupakan faktor yang memperlambat gerak birokrasi. Budaya menunggu, ABS, tidak kreatif, hanya menjalankan perintah tanpa adanya inisiatif alias budaya pahek sangat menonjol di kalangan birokrasi.

Kesemuanya itu menjadi alasan kenapa mesti dilaksanakan reformasi birokrasi. Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Apartur Negara juga sudah menyusun formula yang kini mulai dijalankan untuk memulai reformasi ini.

Melaksanakan reformasi birokrasi bukan kehendak para kepala daerah atau menteri saja, melainkan amanat konstitusi. Sebagaimana Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010.

Lalu agar tidak rancu, saya ingin menjelaskan apa dan bagaimana sesungguhnya reformasi birokrasi itu. Yang dimaksud dengan reformasi birokrasi adalah, perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Seperti diuraikan di atas, bagaimana birokrasi ini bisa dijalankan dengan semangat yang lebih modern yang berciri, efektif, efisien, akuntable, pro-rakyat, demokratis, bersih, bebas KKN dan berbasis kinerja. Dengan demikian birokrasi bekerja dengan meninggalkan cara-cara lama yang cenderung lamban, korup dan sarat kepentingan pribadi dan kelompok.

Jadi, dengan demikian reformasi birokrasi yang kini sedang dijalankan adalah pekerjaan yang hasilnya kelak akan kita lihat belakang hari. Ini adalah pertaruhan besar kita menghadapi masa depan bangsa.

Reformasi birokrasi juga sekaligus memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaksanaan merit system. Sebab di situ yang diunjuk adalah kemapuan dan kompetensi serta kreatifitas para birokrat.

Saya ingin ambil contoh, apabila sebuah kebijaksanaan hendak diambil dengan mempertemukan berbagai pimpinan SKPD dalam tempo singkat. Pada alam birokrasi masa lalu, mungkin diperlukan dulu telaah staf menyusun anggaran dan program, lalu atas membuat disposisi untuk segera dilaksanakan. Setelah itu panitia dibentuk, anggaran diajukan. Yang lain mungkin mencetak undangan lalu menyebarkannya kepada para Kepala SKPD. Beberapa hari kemudian baru dilaksanakan rapat.

Sedangkan pada alam yang baru, kecenderungan birokrasi yang modern adalah bergerak cepat. Bisa saja rapat itu dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informatika seperti teleconference. Dengan itu, tidak diperlukan biaya ekstra, mobilitas, alat tulis  dan biaya perjalanan dinas.

Dengan syarat dan ketentuan berlaku (infrastruktur tersedia dan aparatur juga sudah dilatih) saya bisa saja melakukan pertemuan rutin evaluasi melalui internet dengan para kepala SKPD. Masalahnya adalah, belum semua Kepala SKPD care dengan penerapan dan implementasi teknologi informatika di kantornya masing-masing. Komputer dan internet sering dianggap adalah instrumen yang mesti dikendalikan oleh seorang operator.

Padahal, birokrasi modern TI harus menjadi bagian dari organisasi. Bagaimana mungkin mensosialisasikan KTP elektronik yang sangat berbasis komputer dan internet itu sementara Kepala SKPD dan Kepala Daerah tidak paham alias gaptek (gagap teknologi). Maka, upaya menerapkan reformasi birokrasi adalah pekerjaan yang menyeluruh yang menghendaki kesadaran umum dari semua aparatur untuk berubah. Sistem sudah disediakan oleh Kementerian PAN, tinggal bagaimana menerapkannya di daerah-daerah seperti di Sumatera Barat ini.

Ketika pemerintah menerapkan reformasi birokrasi (sebagai pilot project) di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan BPK pada 2006 yang lalu, di situ dapat kita raba bahwa sangat diperlukan ketauladanan. Lembaga-0lembaga yang jadi pilot projet itu adalah lembaga yang rawan dan berpotensi terjadinya praktik buruk birokrasi. Jadi wajarlah kalau pemerintah menunjuk ketiga lembaga itu sebagai pilot project.

Sedangkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan-rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 adalah tindak lanjut dari hal tersebut.

Lalu agar pelaksanaannya di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ini terus dipantau diterbitkan Permenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Setidaknya ada sembilan hal yang mesti dilakukan untuk percepatan reformasi birokrasi di daerah, termasuk di Sumatera Barat. Antara lain, penataan struktur birokrasi, penataan jumlah maupun distribusi dan kualitas pegawai negeri sipil (PNS), sistem seleksi dan promosi secara terbuka, profesionalisme PNS, dan pengembangan sistem pemerintahan elektronik (e-government). Yang lain adalah penyederhanaan perizinan usaha, pelaporan harta kekayaan pegawai negeri, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

Untuk Sumatera Barat sebagian sudah kita laksanakan, tinggal lagi bagaimana semua pihak bisa terus mengawal dan mengawasi pelaksanaannya. Pengawasan dari masyarakat dan media menjadi mutlak diperlukan agar benar-benar terujud reformasi birokrasi di daerah ini.***

 

SKPD Terkait Mesti Anggarkan Pembangunan Rumah Gadang, Sport Center, dan Rohana Kudus

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2010-2015, Pemerintah Provinsi dalam rangka melakukan percepatan pembangunan yang memberikan multiplayer effect serta dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, maka perlu disepakati beberapa kegiatan yang diprioritaskan, seperti pembangunan Minang Ekpo yang sedang berlangsung pembangunannya. Hal ini sesuai dengan Nota Kesepatakatan tanggal 15 Februari 2013, yang juga telah didukung oleh DPRD Sumbar.
Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim yang didampingi kepala Biro Humas Irwan,S.Sos.MM diruang kerjanya Senin (15/4). Menurutnya,” Ada empat agenda bangunan yang diprioritaskan dalam mendukung RPJMD Sumbar tahun 2010-2015 ini, antara lain pembangunan Minang Ekpo, Rumah Gadang, Sport Center dan Gedung Rohana Kudus.
Untuk pembanguan Sport Centre, pembangunan Rumah Gadang dan penyelesaian Gedung Rohana Kudus para SKPD terkait agar menganggarkan untuk tahun 2014 ini.
Pembangunan Minang ekpo ini bertujuan untuk mempromosikan produk-produk unggulan ,pergelaran seni dan budaya, workshop, peluang investasi daerah dan temu usaha dengan melibatkan kabupaten/kota.” Melalui minang ekpo diharapkan dapat meningkatkan minat ibnvestasi pelaku usaha baik regional, nasional maupun internasional,”jelasnya.
Lebih lanjut Wagub menjelaskan, Sport center sendiri ditujukan sebagai pusat sarana pengembangan oalahraga di Sumbar ini, yang akan digunakan untuk event-event olahraga tingkat nasional serta internasional, seperti pon, sea games dan lainnya. Fasilitas sport centre antara lain trakc atletik yang meliputi Track atletik yang meliputi sarana perlombaan atletik yang akan digunakan untuk olahraga lari , lompat dan lempar.Sport center juga dilengkapi akan dengan kolam renang yag respentative berskala nasional dan internasional. “Dengan adanya sport center nantinya, setiap kegiatan-kegiatan olahraga baik dalam skala tingkat nasional serta internasional, seperti pon, sea games dan lainnya bisa menggunakan fasilitas dari sport center yang berskala internasional”, ucapnya
Untuk rencana Pembangunan rumah Gadang atau rumah bagonjong minangkabau sebagai rumah tradisional masyarakat sumatera barat, dengan khazanah keindahan arsitektur tradisional yang akan diperuntukan sebagai pusat sarana pengembangan budaya, sosial serta tempat rekreasi bagi masyarakat sumbar. "Rumah gadang ini kalau bisa dibangun bergandengan dengan Masjid Raya Sumatera Barat agar pelambangkan "tungku tigo sajarangan" jadi selaras kantor pemerintahan, Masjid raya dan juga rumah gadang. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika rumah gadang dibangun di tempat yang persentatif seperti di dekat bandara internasional minangkabau misalnya. Rumah gadang ini berfungsi sebagai simbol kebudayaan minangkabau, walaupun di Tanah Datar sendiri sudah ada rumah gadang yang terdapat di Istano Pagaruyung, namun tentu fungsi dan peruntukan berbeda, tegasnya.
Penyelesaian pembangunan kembali atau renovasi Gedung rohana kudus yang rubuh akibat gempa dasyat yang menguncang Sumbar 30 September 2009 lalu yang berkekuatan 7,9 SR yang telah menyebabkan banyak bangunan yang mengalami rusak berat hingga rata dengan tanah dan juga rusak ringan. “Salah satunya yang mengalami kerusakan berat itu adalah gedung waniat rohana kudus yang merupakan icon gedung wanita Sumatera Barat, diharapkan jika gedung ini dibangun kembali atau direnovasi lagi maka akan dapat difungsikan sebagai gedung pertemuan yang ada”tambahnya.
Semuanya akan kita prioritaskan untuk pelaksanaan RPJMD Sumbar tahun 2010-2015 dan akan segera ditindaklanjuti dalam APBD provinsi Sumatera barat tahun 2014 sesuai dengan kemampuan daerah, kesepakatan ini juga didukung oleh DPRD Sumbar,”terang wagub.

Wagub Muslim Kasim Tinjua Pelaksanaan UN di Padang

Wakil Gubernur Muslim Melakukan peninjauan pelaksanaan UN tingkat SLTA . Wagub Muslim Kasim bersama Ketua UN Sumbar Rektor Unand Dr. Wery Darta Taifur, Kadis Pendidikan Drs. Syamsurizal,MM, Kepala Biro Humas Irwan, S.Sos,MM, Sekdako Padang serta beberapa pejabat SKPD dilingkungan Kota Padang.

Muslim Kasim dalam kesempatan tersebut menyampaikan, persoalan kekurangan soal telah dapat diatasi oleh Tim UN Sumbar dengan memfotocopy dengan juga dikawal oleh pihak kepolisian untuk menjaga keamanan soal.
Saat ini diketahui ada 42 sekolah yang tidak cukup jumlah soal, jika ada sekolah yang jadwalnya terundur tentu ini kebijakan yang baik, agar semua siswa mendapatkan haknya untuk ujian sebagai syarat lulus dalam pendidikan tingkat SLTA, katanya

Muslim Kasim juga menyampaikan, secara pasti target sekolah, guru, murid dan orang tua murid tentunya lulus 100 persen, tapi pemprov. lebih fokus pada target bagaimana anak-anak kita itu tebanyak lulus pada perguruan tinggi negeri.
oleh karena itu setiap kita selalu memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak kita untuk berbuat, belajar sebaik mungkin meraih prestasi nilai yang mampu bersaing dalam meraih tempat di berbagai perguruan tinggi terbaik, harapnya.

Peserta UN tingkat SLTA/MA di Sumbar untuk tahun 2013 ini sebanyak 49.026 orang, untuk tingkat SLTP/ Mts sebanyak 83.715 orang dan untuk tingkat SD/MI sebanyak 101.816 orang.